Camat Tallo Hadiri Pelantikan 6.936 ASN PPPK Pemkot Makassar

MAKASSAR – Camat Tallo, Ramli Lallo, S.Pd., M.Si., didampingi Ketua TP PKK Kecamatan Tallo Ibu Salmiah Ramli, hadir dalam Upacara Pelantikan dan Penyerahan SK Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lingkup Pemerintah Kota Makassar. Acara ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan digelar di Lapangan Karebosi, Jumat (14/11/2025).

Kegiatan berlangsung dalam suasana khidmat meski diguyur gerimis. Ribuan pegawai yang selama ini mengabdi sebagai tenaga honorer akhirnya mendapatkan kepastian status dan diangkat secara resmi sebagai PPPK.

Also Read:

Kabag Prokopim Makassar Hadiri Rapat Persiapan IIGS Diplomatic Tour 2026

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Makassar resmi melantik 6.936 pegawai, yang terdiri atas:

Also Read:

Kabag Bagian Prokopim Pimpin Rapat Pasca Libur Lebaran

• 329 PPPK Tahap II Formasi 2024, dan
  
• 6.607 PPPK Paruh Waktu Formasi 2025.
  

Jumlah besar ini mencakup tenaga teknis, kesehatan, hingga tenaga pendidik yang akan bertugas di berbagai unit pelayanan publik di Kota Makassar. Kehadiran mereka diharapkan dapat memperkuat struktur birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan di semua lini.

Melalui amanatnya, Wali Kota Munafri menegaskan bahwa pelantikan PPPK bukan sekadar acara simbolis, tetapi merupakan bentuk komitmen bersama antara pemerintah dan ASN dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Saya tahu betul banyak di antara Bapak Ibu yang telah mengabdi belasan bahkan puluhan tahun. Pengabdian itu adalah wujud loyalitas dan komitmen yang patut kami apresiasi setinggi-tingginya,” ujar Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.

Beliau menambahkan bahwa seluruh pegawai yang dilantik telah melalui proses seleksi dan verifikasi ketat sehingga hanya mereka yang benar-benar memenuhi kompetensi, integritas, dan kesiapan tugas yang dapat diangkat.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, juga memberikan peringatan tegas mengenai integritas proses pengangkatan. Beliau menegaskan bahwa keputusan pelantikan dapat dibatalkan jika ditemukan adanya kecurangan, manipulasi dokumen, atau pemberian keterangan yang tidak benar.

Saat ini Pemkot Makassar terus mendorong tata kelola pemerintahan yang berfokus pada human capital management, sehingga seluruh PPPK dituntut untuk adaptif, disiplin, dan berorientasi pada hasil.

Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, juga menyampaikan bahwa pelantikan ribuan PPPK merupakan langkah besar dalam memperkuat birokrasi Pemkot Makassar.

“Pengangkatan PPPK hari ini adalah bukti komitmen Pemkot Makassar dalam membangun birokrasi profesional dan berintegritas. Saya berharap seluruh pegawai dapat menjalankan tugas dengan tanggung jawab dan ketulusan,” ungkap Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham.

Beliau berharap seluruh pegawai dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan ketulusan demi terciptanya pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Menurutnya, pelantikan ini menjadi fondasi strategis dalam mewujudkan Makassar yang lebih inovatif dan berdaya saing.

Sementara itu, Camat Tallo, Ramli Lallo, S.Pd., M.Si., menyampaikan apresiasi atas pelantikan PPPK dalam jumlah besar ini. Beliau menilai kehadiran ribuan pegawai baru akan sangat membantu pemerintah dalam mempercepat pelayanan publik hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan.

“Pelantikan ini adalah kabar baik bagi warga Kota Makassar, termasuk Kecamatan Tallo. Penambahan tenaga PPPK akan mempercepat pelayanan terutama pada sektor teknis dan pelayanan dasar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” jelasnya.

Camat Tallo, Ramli Lallo, S.Pd., M.Si., menegaskan bahwa Kecamatan Tallo siap bekerja sama dengan para PPPK yang ditempatkan di wilayahnya. Beliau berharap para pegawai yang baru dilantik menunjukkan kinerja terbaik sejak hari pertama bertugas.

“Integritas, disiplin, dan semangat melayani harus menjadi pegangan utama,” tambahnya.

Momentum pelantikan ini adalah langkah nyata Pemkot Makassar dalam menghadirkan pemerintahan yang semakin kuat, responsif, dan profesional demi kesejahteraan masyarakat.