Wali Kota Makassar Lantik 27 Pejabat, Tekankan Percepatan Kinerja & Pelayanan Publik

MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap 27 Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkup Pemerintah Kota Makassar. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar  dan difasilitasi oleh Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Kota Makassar, yang bertugas memastikan seluruh rangkaian acara berjalan tertib, khidmat, dan sesuai prosedur protokoler pemerintahan, Senin (02/03/2026).

Pelantikan ini turut dihadiri oleh Ketua TP PKK Makassar Melinda Aksa, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para kepala SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar. Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Kota Makassar memastikan seluruh kegiatan berjalan lancar dan dokumentasi resmi acara tersusun rapi, sebagai wujud profesionalisme birokrasi.

Also Read:

Kabag Prokopim Makassar Hadiri Rapat Persiapan IIGS Diplomatic Tour 2026

Pelantikan ini dilakukan di tengah tuntutan percepatan pembangunan dan pelayanan publik yang semakin dinamis. Dalam arahannya, Munafri menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh jajaran pemerintahan bekerja lebih responsif, solutif, serta tidak menunda penyelesaian berbagai persoalan di lapangan. Hal tersebut juga ditegaskan Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Kota Makassar dalam rilis resminya.

Also Read:

Kabag Bagian Prokopim Pimpin Rapat Pasca Libur Lebaran

Menurut Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin jabatan yang diemban bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Beliau mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi nilai kejujuran, integritas, dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas.

Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa reposisi atau pergeseran jabatan merupakan bagian dari strategi penyegaran organisasi sekaligus penguatan kinerja birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.

Para pejabat yang dilantik harus segera beradaptasi dan melakukan penyesuaian secara cepat dan tepat di posisi barunya serta proses transisi dari jabatan lama ke jabatan baru harus berjalan dengan baik agar tidak menimbulkan kekosongan kinerja maupun hambatan administratif.

“Kalau di posisi yang lama Bapak/Ibu dalam kondisi yang baik, maka di posisi yang baru harus lebih dari itu, harus istimewa. Proses perpindahannya harus lebih baik, lebih cepat, dan langsung memberikan dampak pembangunan,” ujar Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.

Dalam pelantikan tersebut, Munafri juga menyoroti dominasi pejabat dari Dinas Pekerjaan Umum (PU). Karena itu, tidak ingin lagi mendengar adanya pekerjaan yang terhambat akibat keraguan, kesalahan teknis, atau ketidakselarasan dengan tujuan pembangunan. Beliau juga menekankan pentingnya percepatan proses administrasi, termasuk penetapan pejabat definitif yang sebelumnya masih berstatus pelaksana tugas (Plt).

“Saya ingin semua berjalan cepat agar sistem penganggaran bisa dimaksimalkan. Jangan menunggu di akhir baru mengejar serapan,” tegasnya.

Proses pengisian jabatan strategis akan terus dilakukan, termasuk untuk posisi kepala sekolah dan kepala puskesmas. 

Di akhir arahannya, Munafri mengingatkan bahwa sumpah jabatan bukan sekadar formalitas, melainkan perjanjian moral yang mengikat antara manusia dengan Tuhan. Ia menegaskan bahwa setiap pejabat harus mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban dalam menjalankan tugasnya.

“Hak dan kewajiban harus berjalan seimbang sesuai aturan. Jangan hanya menuntut hak, tetapi kewajiban diabaikan,” pungkasnya.

Momentum ini menjadi penegasan arah kepemimpinan yang mengedepankan percepatan kerja, profesionalisme, serta komitmen bersama dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima dan pembangunan berkelanjutan di Kota Makassar.