Kepala Bappeda Makassar Hadiri Rakor Penurunan Stunting di RPJMD

MAKASSAR – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, H. Muh. Dahyal, S.Sos., M.Si, hadiri Rapat Koordinasi Target Penurunan Prevalensi Stunting di RPJMD dan Progres Aksi Konvergensi Stunting Tahun 2025, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Sipakatau, Senin (29/09/2025).

Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat komitmennya dalam mengatasi masalah gizi dan menurunkan angka stunting di wilayahnya. 

Also Read:

Kabag Prokopim Makassar Hadiri Rapat Persiapan IIGS Diplomatic Tour 2026

Rapat ini dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam mempercepat pencapaian target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Makassar.

Also Read:

Kabag Bagian Prokopim Pimpin Rapat Pasca Libur Lebaran

Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh camat dan lurah se-Kota Makassar, perwakilan dari TP PKK, Kementerian Agama, Baznas, serta OPD terkait. Hadir pula Kepala Bappeda Kota Makassar, H. Muh. Dahyal, S.Sos., M.Si, sebagai pemateri utama yang menyampaikan langkah strategis dan progres penurunan stunting Kota Makassar. Dalam paparannya, ia menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk mencapai hasil yang signifikan.

Melalui sambutannya, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menekankan bahwa TPPS tidak boleh hanya menjadi forum formalitas semata, melainkan harus menjadi ruang aksi nyata dan terukur. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga semangat kerja, khususnya di tengah dinamika mutasi besar-besaran yang terjadi di lingkungan kelurahan.

“Saya berharap perubahan suasana di tingkat kelurahan justru menghadirkan semangat baru. Jangan sampai ada kelesuan kerja, karena percepatan penurunan stunting adalah tugas mulia yang harus kita wujudkan bersama,” tegas Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham.

Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham juga menyampaikan bahwa prevalensi stunting Kota Makassar pada tahun 2024 masih berada di angka 22,9%, lebih tinggi dari target nasional sebesar 19,8% dan rata-rata provinsi Sulawesi Selatan. 

Padahal, Pemkot telah mengalokasikan anggaran besar melalui APBD sebesar Rp126 miliar, ditambah dukungan dari program nasional dan CSR berbagai pihak.

“Ini menjadi perhatian serius. Dengan dukungan APBD sebesar Rp126 miliar serta hadirnya program nasional dan CSR dari berbagai pihak, seharusnya kita mampu menekan angka stunting lebih maksimal. Saya ingin TPPS menjadi forum yang menghadirkan solusi nyata,”

Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa penurunan stunting merupakan bagian dari visi Kota Makassar yang Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan, serta misi pembangunan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perilaku hidup sehat dan akses layanan kesehatan dasar yang inklusif.

Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham juga mengajak seluruh pemangku kepentingan mulai dari OPD, camat, lurah, hingga sektor swasta untuk memperkuat kolaborasi dalam aksi intervensi stunting, baik melalui penyediaan pangan bergizi, sanitasi sehat, edukasi pola asuh, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga rentan.

“Pemerintah Kota Makassar tidak bisa bekerja sendiri. Kita butuh sinergi semua pemangku kepentingan. Dengan kerja nyata dan kolaborasi, saya yakin Makassar bisa menjadi kota bebas stunting dan menjadi contoh nasional,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PP dan KB Kota Makassar, Irwan Bangsawan, dalam laporannya menyampaikan sejumlah program unggulan yang mendukung percepatan penurunan stunting, antara lain Pendampingan keluarga melalui kunjungan rumah, Verifikasi keluarga berisiko stunting, Program Gerakan Orang Tua Asuh (Genting), Edukasi pra-nikah melalui Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dan aplikasi Elsimil.

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham secara resmi membuka rapat koordinasi dan menutup sambutannya dengan seruan penuh optimisme untuk buktikan bahwa Pemerintah Kota Makassar benar-benar hadir dan bekerja untuk menurunkan stunting.