Kepala Bappeda Kota Makassar Hadiri Green Leadership Forum II

MAKASSAR – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, H. Muhammad Dahyal, S.Sos., M.Si, Green Leadership Forum II yang berlangsung di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Selasa (29/07/2025).

Forum ini menjadi ruang penting untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari seluruh daerah di Sulawesi Selatan, dalam merumuskan langkah konkret menanggapi krisis iklim secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Also Read:

Pemerintah Kecamatan Mariso Gelar Sosialisasi Anti Korupsi

Forum kali ini mengusung tema “Mendorong Integrasi Pembangunan Hijau dalam Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Kepemimpinan Hijau di Sulawesi Selatan”. 

Also Read:

Kecamatan Mariso Terima Kunjungan Mahasiswa KKN Universitas Bosowa

Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, kepala daerah kabupaten/kota se-Sulsel, perwakilan lembaga pembangunan seperti The Asia Foundation dan PATTIRO, NGO, akademisi, serta komunitas lingkungan. Kehadiran berbagai pihak ini memperkuat posisi Sulawesi Selatan sebagai pelopor dalam penguatan sinergi lintas sektor menuju pembangunan rendah emisi.

Sulawesi Selatan dinilai sebagai salah satu provinsi yang berhasil menunjukkan integrasi nyata antara kebijakan anggaran, pembangunan daerah, dan upaya mitigasi perubahan iklim. 

Langkah-langkah tersebut diwujudkan melalui program-program yang memperkuat kepemimpinan hijau di daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sinergi antara unsur pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, serta mitra pembangunan dinilai telah menciptakan kolaborasi model pentahelix yang efektif dalam mempercepat transisi menuju pembangunan berkelanjutan.

Green Leadership Forum II juga menjadi momentum lanjutan dari kolaborasi lintas sektor yang telah dimulai sejak 2022 melalui forum pertama. Saat itu, Sulawesi Selatan berhasil melahirkan dua kebijakan inovatif, yakni Transfer Anggaran Berbasis Ekologi (TAKE) dan Alokasi Anggaran Kelurahan Berbasis Ekologi (ALAKE). Keduanya menjadi fondasi awal dalam memperkuat tata kelola lingkungan yang partisipatif dan berbasis insentif fiskal.

Prinsip pembangunan hijau dan rendah karbon telah diintegrasikan secara menyeluruh dalam Rancangan Akhir RPJMD Sulsel 2025–2029. Hal ini mencakup fokus pada penguatan infrastruktur yang tangguh terhadap bencana dan iklim, serta dorongan terhadap sektor-sektor hijau sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Pemerintah Kota Makassar turut memperkuat peran dalam forum ini dengan menampilkan inisiatif-inisiatif lokal, seperti program edukasi lingkungan, pengelolaan bank sampah, dan pengembangan transportasi hijau. 

Penguatan kepemimpinan hijau hingga ke tingkat kelurahan menjadi penting dalam memastikan pendekatan ekologis menjadi bagian dari budaya birokrasi dan masyarakat.

Sebagai bagian dari forum, diluncurkan kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) untuk tiga kabupaten: Sinjai, Jeneponto, dan Bulukumba. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Maros menyerahkan SK Masterplan Integrated Area Development (IAD) Perhutanan Sosial kepada pemerintah pusat dan provinsi, sebagai bentuk komitmen terhadap pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat.

Forum ini juga memberikan penghargaan kepada tujuh kabupaten dan satu kota yang telah berhasil mengembangkan kebijakan Environmental Fiscal Transfer (EFT) dan program perhutanan sosial berbasis kawasan terpadu. 

Pemberian penghargaan ini menjadi pengakuan atas pencapaian daerah dalam mengintegrasikan pendekatan ekologis dalam kebijakan fiskal dan pengelolaan kawasan.

Forum ini sekaligus menunjukkan bahwa Sulawesi Selatan berada di jalur yang tepat dalam mengarusutamakan isu lingkungan sebagai bagian penting dari strategi pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan dan inklusif.